bahwa peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang belum efektif dalam penyelesaian. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata. Ilustrasi: HOL. Semoga informasi ini bermanfaat. Lokasi. Bahasa Indonesia. Mencabut : ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (LAN). :Peraturan Menteri Keuangan:. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023. 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 5. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 02/01/2023 Unduh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam. Judul. Peraturan Menteri Agraria dan Tata. bahwa dalam rangka penghitungan tarif pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah. Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelayanan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. yang diamanatkan undang-undang, yang terdiri dari 2 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, 4 Peraturan Menteri Keuangan, dan 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri. mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK. T. 18/2021”). tribunnews. Tipe Dokumen. Beli. 43. Selain tuntutan perkembangan digitalisasi, juga amanat sejumlah peraturan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. PermenATR/KepalaBPN Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2014 +Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D (lihat) . 2022/No. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Bentuk Singkat. 4, BN. 24 Tahun 2016 · 3 Potensi Masalah Bagi PPAT Akibat Perluasan Wilayah Kerja Ternyata dalam aturan yang baru yakni Pasal 7 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2017 tegas mengatur bahwa calon PPAT wajib magang selama enam bulan masing-masing pada kantor. PERATURANPEDIA. Download Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan Presiden. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan. Mencabut. Keempat tahap tersebut adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil. Nomor Pengundangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK. -hal yang berkaitan dengan bidang tanah dimaksud terutama yang tercatat dalam dokumen atau riwayat yang ada di Kantor Pertanahan setempat. 000 (sepuluh ribu. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk Dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (LAN). 906. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional. lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun di Kantor Pertanahan, sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992; c. 7. Pasal 155. Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui. 4. PermenATR/KepalaBPN Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail. 16 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang pemekaran kantor pertanahan kota surabaya. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. bahwa saat ini Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, maka diperlukan terobosan penyediaan. Panitia Nasional Penyelenggaraan Fédération Internationale de Football Association Under 17 World Cup Tahun 2023. E. BN = Berita Negara TBN = Tambahan Berita Negara. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan. NOMOR 37 TAHUN 1998. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); Isi Permen ATRKBPN 14 tahun 2022 CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP), mendapat tugas baru berupa. Judul. 02/2021, BN. 813, 59 hlm. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021. - 5 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara. Bentuk. ID – Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2023. 2010 perkbpn no. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023. 1189; : 8 Hlm. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 15. Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), macam-macam hak-hak atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Biaya mengurus sertifikat tanah di kantor pertanahan meliputi, tarif pendaftaran, pengukuran dan pemetaaan batas tanah, hingga pemeriksaan tanah. T. Himpunan Peraturan Pertanahan. go. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 6. 711,. BPN dahulu dikenal dengan. PP ini mencabut PP Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 5. 2022. Judul. BPHTB singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 2014 +Permenkeu Nomor 78/PMK. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; 6. Artikel, Bangunan,. Raja menilai ketiga UU tersebut memunculkan beberapa pihak yang memiliki. Lalu, yang dinamakan pembaruan itu didefinisikan sebagai perpanjangan kedua setelah perpanjangan pertama. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG IZIN LOKASI. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi. 2021/No. 10, BN 2017, atrbpn. nomor . Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan aturan sertifikat tanah dalam bentuk elektronik atau e-sertifikat sudah terbit. Aturan itu diterbitkan lantaran aturan sebelumnya, yakni Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dinilai tidak berjalan efektif. Nomor. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; 7. peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 2 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan pejabat pembuat akta tanah hasil pemeriksaan kantor pejabat pembuat akta tanah kop surat kantor pertanahan/kantor wilayah bpn risalah pemeriksaan kantor pejabat pembuat akta tanahAturan tersebut merupakan pijakan awal dari pengertian serta pengaturan tentang kepemilikan tanah absentee. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui BPN telah disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 tentang peraturan kepala badan pertanahan nasional tahun 2011 yaitu: 1. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2012. Permen ATR/Kepala BPN. 6. 17 Tahun 2022. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 1997. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2015. PENJELASAN. Peraturan Perundang-undangan. peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor tahun tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional format keputusan penegasan sebagai tanah wakaf yang berasal dari tanah milik adat kop kantor pertanahan keputusan kepala kantor pertanahanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tata Cara Penetapan Tanah Musnah DETAIL PERATURAN Abstrak. 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;. 02/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 8. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik. 1. Panitia Nasional Penyelenggaraan Fédération Internationale de Football Association Under 17 World Cup. Peraturan Terbaru. Itu dia informasi mengenai syarat, prosedur, dan biaya perpanjangan HGB terbaru 2022. Peraturan Terbaru. Pemanfaatan Tanah Kas Desa Melalui Skema Bangun Guna Serah. Lokasi. Agar UU Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif, pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. Adapun dasar pengenaan BPHTB diatur pada Pasal 46. Lokasi. 12 Tahun 2022 tentang Pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. - Lampiran halaman 9-25. PERTIMBANGAN. Peraturan Terbaru. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (“Permen ATR/BPN 18/2021”), batasan luas tanah untuk rumah tempat tinggal tersebut adalah 1 bidang tanah per orang/keluarga dan tanahnya. (1) Tarif pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk penerbitan PKKPR atau RKKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka PKKPR untuk kegiatan berusaha yang luasannya lebih besar dari 10. Jakarta. jenis/bentuk peraturan: peraturan menteri: pemrakarsa: kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional: nomor: 16: tahun: 2021: tentang: perubahan ketiga atas peraturan menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. TBN = Tambahan Berita Negara. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,. TBN = Tambahan Berita Negara. PERATURANPEDIA. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Tahun 2021 Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. Hasil penelitian dari penulis ini menjelaskan bahwa prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Presiden No. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 14. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 108 ayat (3), Pasal 124 ayat (3), dan Pasal 140 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang. Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaTipe Dokumen. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Dikutip dari Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Jumat (25/12/2020), HGU artinya hak. Selain itu, terdapat aturan pelaksana Peratura Pemerintah (PP) 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah,. U. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Jenis. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Nomor. 2021/No. Mengutip dari rilis pers pada Rabu (08/06/2022), Kementerian ATR/BPN kini telah memiliki empat layanan elektronik. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,. PP 21/2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor. 985, : 198 hlm. Tahun. Sengketa mengenai harga tanah yang meningkat secara cepat B. Dalam Permen ATR/BPN 21/2020 tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan meliputi: [1] Sengketa pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; [2] Konflik pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023. Paralegal. Judul. Bacaan 3 Menit. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. PermenATR/KepalaBPN Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. dengan rahmat tuhan yang maha esa . Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Tahun. Program KKPR ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 3. E. Bidang. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Download Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 melalui link di bawah ini: Download PDF (294. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Unduh pdf ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang perubahan. E. 2021/NO. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1138), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5. "Ya, Kementerian ATR/BPN sedang menyiapkan aturan. Nomor. 7. 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84. ID – Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 10/Ka/1963 tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 bagi Gadai Tanaman Keras. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan6. Judul. Kemudian, Pasal II.